Pemerintah Kalurahan Sidoluhur bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Sleman menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga pada, Senin, 8 Desember 2025 bertempat di Ruang Peretemuan Kalurahan Sidoluhur.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan menegaskan pentingnya kolaborasi antara Kalurahan, Padukuhan, dan Dasawisma sebagai kunci keberhasilan 10 Program Pokok PKK. Acara tersebut diikuti oleh 25 peserta yang terdiri dari Pengurus dan anggota PKK Kalurahan Sidoluhur.
Lurah Sidoluhur, Hernawan Zudanto, S.E. menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat relevan dengan kebutuhan kader PKK untuk terus meningkatkan kemampuan dalam mengelola program-program pemberdayaan di wilayahnya. “Kader PKK melalui pelatihan ini, diharapkan para kader bisa menguatkan peran sebagai motor penggerak kesejahteraan keluarga di tingkat kalurahan,” ugkapnya.
Kegiatan bimtek PKK merupakan bagian dari program yang bersumber dari Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Sleman Tahun 2025. Hadir sebagai narasumber, Is Cahyawati (Pokja II Tim Penggerak PKK Kabupaten Sleman) yang menyampaikan materi tentang peningkatan kualitas administrasi PKK, serta strategi sinergi berjenjang dalam pelaksanaan program kerja.
Dalam sesi pemaparan, Beliau menyampaikan berbagai contoh program nyata yang bisa dijalankan oleh PKK, misalnya melalui kegiatan posyandu, gerakan rumah bersih bebas jentik serta pembinaan PAUD dan TPA oleh PKK. Selain itu beliau juga menyoroti program-program PKK Sidoluhur yang sudah banyak terlaksana dengan berbagai inovasinya seperti Gerakan Menanam Sayuran di Pekarangan (GEMPAR), Gerakan Berbagi Kasih Lanjut Usia (Grebek Lansia), Jumat Berkah, gerakan tanaman obat keluarga (TOGA), pengelolaan bank sampah dll.
Melalui Bimtek ini, diharapkan para peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan teknis, tetapi juga semangat baru untuk terus berkontribusi dalam implementasi 10 Program Pokok PKK agar dapat berjalan lebih terarah, berkesinambungan, dan memberikan dampak nyata bagi keluarga dan masyarakat.
_________________________________
#KalurahanSidoluhur
#KapanewonGodean
#KabupatenSleman
#PemerintahKalurahanSidoluhur
Dalam perspektif hukum tata negara, kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) ini menyoroti implementasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, yang secara konstitusional merupakan kewajiban anggota dewan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi konstituennya ke dalam rencana kerja pemerintah daerah. Secara yuridis, integrasi Pokir ke dalam program PKK di Kalurahan Sidoluhur menunjukkan adanya sinergi antara fungsi legislatif (penganggaran dan pengawasan) dengan fungsi eksekutif di tingkat lokal. Hal ini memastikan bahwa anggaran negara yang dialokasikan melalui jalur aspirasi politik memiliki legitimasi hukum dan sasaran yang jelas, yaitu pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang menjadi pilar pembangunan sosial di desa.
Secara Hukum Keuangan Negara, kolaborasi ini menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas yang ketat dalam penatausahaan dana. Penggunaan dana aspirasi dewan untuk kegiatan pemberdayaan harus memenuhi prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas sebagaimana diatur dalam regulasi mengenai hibah atau bantuan sosial. Bimtek tersebut berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko hukum, memastikan bahwa para pengurus PKK memahami prosedur administratif dan teknis penggunaan anggaran agar tidak terjadi penyimpangan di kemudian hari. Ini merupakan langkah preventif administratif yang krusial untuk menjaga tata kelola keuangan desa yang bersih.
Selain itu, keterlibatan PKK sebagai subjek dalam program ini mempertegas kedudukan hukum Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagai lembaga kemasyarakatan desa yang strategis. Berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai desa, kemitraan antara pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, dan unsur legislatif dalam forum Bimtek ini memperkuat demokrasi partisipatif. Secara hukum, hal ini menjamin bahwa pembangunan desa tidak hanya bersifat top-down, melainkan juga mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat yang diserap melalui kanal politik resmi dan dilaksanakan secara teknis ole